Serapan DBHCHT Ponorogo Baru 30,5% di Semester I-2025, Masuk 10 Besar se-Jawa Timur
 |
| Rapat Evaluasi Serapan DBHCHT di Hotel Amaris Ponorogo, Foto : Kominfo Ponorogo |
Hingga pertengahan tahun 2025, realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Ponorogo mencapai 30,5 persen dari total pagu sekitar Rp46 miliar. Capaian tersebut menempatkan Ponorogo pada posisi ke-10 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk kategori penyerapan anggaran tertinggi.
Pencapaian itu dibahas dalam kegiatan sosialisasi dan evaluasi yang digelar di Hotel Amaris. Seluruh perangkat daerah pengampu hadir, bersama perwakilan Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur yang diundang guna membuka ruang diskusi mengenai pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DBHCHT.
“Kegiatan ini kami lakukan untuk mengevaluasi kinerja semester pertama sekaligus merancang langkah percepatan realisasi anggaran pada semester berikutnya,” ujar Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Ponorogo, Rizky Wahyu Nugroho, selaku Sekretariat DBHCHT, Rabu (6/8).
Fokus Percepatan di Semester Kedua
Rizky meminta seluruh perangkat daerah agar memaksimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Berdasarkan PMK Nomor 72 Tahun 2024, alokasi DBHCHT di Ponorogo didistribusikan kepada delapan perangkat daerah.
Ia menilai forum evaluasi ini krusial untuk menyamakan langkah serta memastikan kegiatan berjalan sesuai koridor regulasi. Salah satu opsi yang disiapkan ialah melakukan penyesuaian atau pergeseran anggaran antarperangkat daerah. Jika ada perangkat yang realisasinya rendah atau kebutuhannya berkurang, sebagian anggaran dapat dialihkan ke perangkat lain sesuai ketentuan PMK.
“Harapan kami, penyerapan DBHCHT bisa tembus di atas 95 persen pada akhir tahun, dan Ponorogo dapat naik ke posisi lima besar di Jawa Timur,” tegasnya.
Dinas Kesehatan Paling Tinggi Realisasi
Pada semester pertama 2025, Dinas Kesehatan menjadi perangkat dengan serapan anggaran tertinggi, yakni sekitar 48 persen. Rizky menambahkan bahwa semua kegiatan yang dibiayai DBHCHT harus memberikan dampak yang jelas bagi masyarakat serta dipastikan sesuai aturan.(Sw/Ny/ Adv)
