Aspirasi Tak Serta Merta Terakomodir, SDMT Berlakukan Makan Siang Seperti Biasa

MBG SDMT Ponorogo, Jum’at (26/9/2025) menuai sorotan dari beberapa wali murid

PONOROGO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah ternyata tidak berjalan mulus di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo. Setelah menuai sorotan dari wali murid dan pihak sekolah, program tersebut akhirnya resmi dihentikan melalui surat edaran yang ditandatangani Kepala Sekolah SDMT, Jainal Abidin, M.Pd., pada Jumat (26/9/2025).

Surat Pemberlakuan Makan Siang Seperti Biasa yang dilayangkan pihak SDMT karena keterlambatan dan beberapa faktor lain yang dinilai mengganggu kelancaran program pembelajaran

Permasalahan bermula ketika makanan yang dijadwalkan untuk makan siang siswa justru baru datang hampir pukul 15.00 WIB pada Kamis (25/9/2025). Keterlambatan ini dinilai mengganggu waktu belajar siswa. Lebih jauh lagi, menu yang disajikan pada hari berikutnya, yakni roti hamburger dengan sayuran, mendapat penilaian kurang tepat dari sebagian wali murid. Mereka menilai menu tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak sekolah dasar.

Salah satu wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku resah, “Sebaiknya kembali ke dapur sekolah saja, kasihan anak-anak, selain itu hari Jum’at kemarin menunya burger dan sayur terkesan seadanya, gizinya tepung dimana?” Ujarnya dikonfirmasi srikandhi warta via Whatsapp.

Respon Sekolah

Melalui surat edaran Nomor 163/EDR/IV.4.AUSDMT/F/IX/2025, pihak sekolah menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait penghentian MBG.

“Setelah mencermati perkembangan MBG di SDMT, kami menyampaikan beberapa poin, di antaranya bahwa makan siang tidak bisa terlambat apalagi berhenti atau libur mendadak, selain itu, tingkat penerimaan anak, food tray, dan kelayakan menu dan lain-lain dapat menyebabkan terganggunya kegiatan belajar,” tulis Kepala Sekolah, Jainal Abidin, dalam surat tersebut.

Sekolah menegaskan, mulai saat itu, pelaksanaan makan siang kembali seperti biasa dengan pola yang selama ini dijalankan mandiri oleh sekolah dan wali murid.

Kendala Teknis

Menurut pihak sekolah, penyelenggaraan MBG sendiri berada di luar kewenangan sekolah karena sistem operasionalnya bersifat kolektif dan sentralistis di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), bukan oleh yayasan maupun pihak sekolah.

Kondisi ini membuat ruang gerak sekolah dalam melakukan penyesuaian cukup terbatas. Akibatnya, keputusan menghentikan program diambil demi menjaga kenyamanan proses belajar-mengajar.

Harapan ke Depan

Meski program MBG di SDMT resmi dihentikan, pihak sekolah berharap pemerintah dapat lebih cermat dalam mengatur mekanisme distribusi dan pemilihan menu di sekolah lain. Pasalnya, jika dikelola dengan tepat, MBG sejatinya dapat menjadi penopang penting dalam pemenuhan gizi siswa sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.(Sw/Ny)