Plt. Bupati Ponorogo Tegaskan Penguatan Pemerintahan Bersih Saat Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kejari Ponorogo
 |
| Plt. Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, S.H., tampil menonjol dalam kegiatan tersebut dengan menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti bukan hanya tugas penegak hukum. |
PONOROGO – Pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui kegiatan pemusnahan barang bukti berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang digelar Kejaksaan Negeri Ponorogo, Kamis (27/11/2027). Acara tersebut berlangsung di halaman Kantor Kejari Ponorogo, Jl. Letjend. MT. Haryono No. 8.
Kegiatan dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, S.H., M.H., dan turut dihadiri oleh Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H.; Komandan Kodim 0802/Ponorogo Letkol Arh Farauk Saputra; Kasatreskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali, S.H., M.H.; serta jajaran Forkopimda lainnya.
Kajari Ponorogo dalam sambutannya menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti adalah bentuk transparansi penegakan hukum sekaligus pesan tegas bagi pelaku tindak kriminal. Langkah ini, menurutnya, merupakan upaya bersama menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.
Plt. Bupati Dominan: Penegakan Hukum Perkuat Efektivitas Pemerintahan
Plt. Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, S.H., tampil menonjol dalam kegiatan tersebut dengan menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti bukan hanya tugas penegak hukum, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
“Pemusnahan barang bukti ini bukan sekadar prosedur hukum. Ini adalah pesan bahwa pemerintah hadir secara nyata dan tegas dalam memberantas segala bentuk pelanggaran yang meresahkan masyarakat. Pemerintahan yang bersih hanya bisa berdiri apabila penegakan hukum dijalankan secara konsisten,” tegasnya.
Menurut Plt. Bupati, ketegasan penegakan hukum memiliki dampak langsung pada kelancaran program pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa keamanan dan kepastian hukum adalah fondasi bagi percepatan pembangunan.
“Ketika ruang publik kondusif, masyarakat terlindungi, dan proses hukum berjalan jelas, maka seluruh program strategis daerah dapat bergerak lebih cepat. Langkah ini bagian dari visi kami untuk menjadikan Ponorogo lebih tertib, aman, dan siap berkembang,” lanjutnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum dan unsur Forkopimda yang dinilai mampu menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan kejaksaan, kepolisian, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Pemerintah Kabupaten Ponorogo berkomitmen memperkuat kolaborasi demi menghadirkan layanan pemerintahan yang efektif dan responsif,” tutupnya.
Kegiatan pemusnahan barang bukti ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sekaligus memperkuat ekosistem pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas di Kabupaten Ponorogo.(Sw/Ny)
