6 Fraksi DPRD Ponorogo Soroti Penataan BMD, Sepakat Raperda Perubahan Perda Aset Dilanjutkan
PONOROGO –Penataan dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) menjadi fokus utama Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, Rabu (11/11/2026).
Sebanyak enam fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., didampingi Wakil Ketua Evi Dwita Sari, S.Sos., dan Anik Suharto, S.Sos. Dari pihak eksekutif, hadir Plt Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H., Sekda Dr. Agus Sugiarto, M.Si., beserta jajaran pimpinan OPD.
Agenda ini digelar sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus) sebagai tahapan pembahasan perubahan regulasi pengelolaan aset daerah.
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD yang akrab disapa Kang We itu menegaskan, pengelolaan aset tidak boleh berhenti pada urusan pencatatan di atas kertas.
"Aset daerah bukan hanya tercatat secara administrasi, tetapi harus dikelola dengan baik, tertib, dan transparan sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," ujar Kang We.
*Catatan Fraksi: Dari Tertib Administrasi hingga Potensi PAD*
Secara umum, pandangan fraksi-fraksi mengerucut pada isu tertib fisik dan administrasi aset, kepastian hukum, pengawasan, hingga optimalisasi aset sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PKB melalui Sri Suryati menilai perubahan regulasi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pengelolaan BMD yang lebih tertib, baik secara fisik maupun administrasi. Aturan yang jelas dibutuhkan agar pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Laeli memberikan catatan terkait perlunya kontrol dan pengawasan yang ketat. Tujuannya agar pengelolaan BMD berjalan sesuai ketentuan dan memiliki kepastian hukum.
Fraksi Gerindra melalui Eka Retno mengapresiasi langkah Pemkab mengajukan perubahan Perda. Namun, Gerindra meminta penjelasan komprehensif terkait substansi perubahan yang diajukan. Menurutnya, pengelolaan aset harus mengedepankan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan berorientasi pada hasil.
Fraksi Partai Demokrat melalui Agus Suwito mendorong agar BMD dikelola secara profesional sehingga benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kemakmuran masyarakat.
Sementara Fraksi Partai Golkar melalui Ayatullah Ali menyoroti masih adanya ketidaktertiban pengelolaan aset yang harus segera dibenahi. Golkar mendorong optimalisasi aset bernilai ekonomis tinggi, khususnya tanah milik Pemkab. Pemetaan menyeluruh dinilai penting untuk mengetahui potensi pemanfaatan agar aset yang belum produktif bisa berkontribusi terhadap PAD.
Fraksi Pembangunan Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan pentingnya penataan regulasi yang berkeadilan, tertib legalitas, dan memberi kepastian hukum. Fraksi ini juga menyoroti potensi penguasaan aset oleh pihak tertentu, sehingga diperlukan inventarisasi menyeluruh dan penertiban aset yang belum dikelola optimal, termasuk aset di wilayah tertentu yang belum memberi kontribusi maksimal terhadap PAD.
Secara umum, keenam fraksi menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya dengan sejumlah catatan untuk disempurnakan.
Jawaban Bupati di Paripurna Berikutnya
Plt Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, mengatakan pihaknya akan memberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi pada rapat paripurna berikutnya.
Ia mengapresiasi masukan positif dari DPRD dan memastikan Pemkab akan melakukan penelitian serta evaluasi agar penataan aset lebih baik ke depan. Namun, realisasi di lapangan baru bisa dilaksanakan pada tahun 2027.
"Ya kita nanti akan memberikan jawaban pada rapat berikutnya, masukan yang baik kita terima, kita akan melakukan penelitian dan evaluasi terkait aset agar lebih baik penataannya, namun ya baru bisa kita laksanakan tahun depan," terang Bunda Lis.
Ia menegaskan, pengelolaan aset akan dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Diketahui, dari 7 fraksi yang ada di DPRD Ponorogo, 6 fraksi membacakan pandangan umum secara langsung. Satu fraksi, yakni Fraksi NasDem, tidak hadir karena bertepatan dengan perayaan HUT partai, namun telah menyampaikan pandangan secara tertulis. (sw/Ny/Adv)
