Soroti Banyak Aset Terbengkalai, DPRD Ponorogo Dorong Perubahan Perda untuk Dongkrak PAD
PONOROGO -Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menjadi sorotan utama DPRD Kabupaten Ponorogo. Dewan menilai banyak aset daerah belum tergarap maksimal, padahal potensinya besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Isu tersebut mencuat dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rabu (11/11/2026) di Gedung DPRD Ponorogo.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno yang akrab disapa Kang We, mengatakan perubahan Perda ini mendesak dilakukan. Pasalnya, regulasi pusat telah berubah dengan terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan BMD.
"Kita sudah punya Perda Nomor 7 Tahun 2019. Sekarang ada Permendagri baru Nomor 7 Tahun 2024. Supaya tidak tumpang tindih, Perda lama harus disesuaikan. Makanya eksekutif mengajukan Raperda perubahan untuk kita bahas bersama," jelas Kang We usai paripurna.
6 Fraksi Sampaikan Pandangan, Soroti Transparansi
Dari tujuh fraksi di DPRD, enam fraksi menyampaikan pandangan umum secara langsung di forum. Satu fraksi, yakni Fraksi NasDem, berhalangan hadir karena agenda HUT partai, namun pandangan umumnya telah diserahkan melalui sekretariat dewan dan tetap dibacakan.
Secara umum, seluruh fraksi sepakat bahwa penataan aset harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dewan meminta Pemkab melakukan pendataan ulang secara menyeluruh agar semua aset tercatat valid dan tidak ada yang hilang dari sistem.
Fraksi-fraksi juga menekankan agar pemanfaatan aset tidak dimonopoli pihak tertentu. Aset daerah harus dikelola dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan untuk kemaslahatan bersama.
"Teman-teman fraksi berharap pengelolaannya transparan dan terbuka. Aset daerah harus bisa menambah PAD tanpa membebani rakyat. Tidak boleh ada monopoli, harus untuk kepentingan bersama," tegas Kang Wie.
Tanah Sawah Nganggur Jadi Sorotan
Kang We menilai, perubahan Perda ini bukan sekadar formalitas menyesuaikan aturan pusat, tetapi momentum evaluasi besar-besaran.
Menurutnya, Ponorogo memiliki banyak aset bernilai ekonomis yang masih tidur. Contoh paling nyata adalah lahan-lahan persawahan milik Pemkab yang belum produktif karena belum disewakan atau dikelola secara profesional.
Padahal, jika dikelola dengan model pertanian modern, aset tersebut bisa menghasilkan dan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi Nawacita Presiden.
"Selama ini banyak aset belum maksimal. Padahal punya nilai ekonomis. Contohnya tanah-tanah sawah. Kalau dikelola dengan sistem pertanian yang baik, hasilnya bisa lebih maksimal dan mendukung program ketahanan pangan," ungkapnya.
Ia juga menyoroti kondisi PAD Ponorogo yang stagnan, sementara Dana Transfer dari pusat terus mengalami penurunan setiap tahun. Karena itu, optimalisasi aset menjadi jalan keluar yang paling realistis.
"Tanah-tanah strategis harus dikelola secara profesional dan transparan agar bisa meningkatkan PAD. Hasilnya nanti untuk kesejahteraan masyarakat. PAD kita belum naik signifikan, transfer pusat malah turun terus," pungkasnya.
Selanjutnya, DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Raperda tersebut secara mendalam setelah mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi.(Sw/Ny/Adv)
