Terobosan di Ponorogo: Dana Cukai Rokok 2027 Senilai Rp 20,3 Miliar Kini Bisa untuk Bangun Infrastruktur
 |
| DPUPKP Ponorogo masuk daftar pengelola DBHCHT 2027. Dapat jatah Rp 1,2 miliar untuk peningkatan jalan dan konektivitas wilayah. |
PONOROGO – Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Ponorogo mengalami terobosan pada tahun anggaran 2027.
Untuk pertama kalinya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) masuk dalam 10 perangkat daerah pengelola DBHCHT. Dinas yang dipimpin Jamus Kunto Purnomo itu mendapat porsi sekitar 6 persen dari total pagu DBHCHT Ponorogo 2027 yang mencapai Rp 20,395 miliar.
Dengan demikian, DPUPKP mengantongi alokasi sekitar Rp 1,223 miliar untuk program prioritas infrastruktur.
Kepastian itu muncul dalam Rapat Penyusunan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Sinergitas Pengelolaan DBHCHT Tahun 2027 yang digelar di Hotel Aria Centra, Surabaya, Senin-Selasa (9-10/11/2026). Rapat dipimpin langsung Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita dan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 |
| Rapat dipimpin langsung Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita dan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur. |
“DBHCHT akan turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah,” kata Lisdyarita yang akrab disapa Bunda Lis itu.
Fokus Pada Dampak Nyata, Bukan Serapan Anggaran
Bunda Lis menegaskan, perluasan pemanfaatan DBHCHT untuk sektor infrastruktur tetap harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Ia tidak ingin program hanya mengejar target serapan anggaran.
“Pemanfaatan DBHCHT harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata, bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran,” tegasnya.
Ia merinci tiga fokus utama pemanfaatan DBHCHT di Ponorogo, yaitu:
1. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,
2. Pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial,
3. Pengawasan cukai untuk memberantas peredaran rokok ilegal.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari DBHCHT dimanfaatkan secara tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan Ponorogo,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan juga harus memperhatikan karakteristik daerah dan menjaga keberlangsungan ekosistem pertembakauan, mulai dari petani, buruh tani, hingga pekerja pabrik rokok.
Lima Prinsip dan Aturan Main
Forum di Surabaya tersebut juga menyepakati lima prinsip pengelolaan DBHCHT 2027:
1. Usulan program harus berangkat dari kebutuhan riil daerah;
2. Seluruh kegiatan wajib sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Penetapan sasaran harus didukung data valid;
4. Perangkat daerah harus memastikan kesiapan pelaksanaan secara realistis;
5. Komitmen bersama dalam monitoring, evaluasi, dan pelaporan agar akuntabel.
Pemanfaatan DBHCHT sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 dan selaras dengan misi ke-5 RPJMD Kabupaten Ponorogo 2025-2029 tentang peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah.
Selain DPUPKP, perangkat daerah lain yang menjadi langganan pengelola DBHCHT yang ikut dalam rapat tersebut antara lain Dinas Kesehatan, RSUD Bantarangin, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Sosial P3A, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Bagian Perekonomian dan SDA, Satpol PP, serta Dinas Kominfo dan Statistik.
“Melalui sinergi ini, perencanaan DBHCHT 2027 akan semakin terarah, pelaksanaannya semakin optimal, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Bunda Lis.(Sw/Ny/Adv)
