Ketua DPRD Ponorogo Duduk Bersama Dengarkan Tuntutan Mahasiswa

Ketua DPRD Ponorogo Sambut Baik Aksi Aliansi Mahasiswa Ponorogo

Ratusan Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Ponorogo bergerak turun ke jalanan. Dengan titik aksi depan Gedung DPRD Ponorogo, jalan aloon-aloon timur, sekitar pukul 10.30 arak-arakan mahasiswa dengan membawa berbagai macam spanduk bertuliskan bermacam tuntutan. Selasa (12/4/22).

Aksi damai dari Aliansi Mahasiswa Ponorogo tersebut menyuarakan permasalahan sosial ekonomi masyarakat seperti skandal mafia minyak goreng dan naiknya harga pertamax, selain itu mahasiswa juga menyuarakan isu lokal daerah kabupaten Ponorogo, mencuat permasalahan mengenai kebudayaan reog yang belum bisa masuk usulan Kemendikbud ke ICH-UNESCO.

Aksi Aliansi Mahasiswa Ponorogo di depan Kantor DPRD Kabupaten Ponorogo

Meskipun dalam suasana puasa ramadhan dan panasnya terik matahari, Sunarto Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo didampingi Wakil Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno dan Anik Suharto menemui Aliansi Mahasiswa Ponorogo yang berorasi di depan Kantor DPRD.

Sunarto, Ketua DPRD Ponorogo saat menemui para mahasiswa

Dalam penyampaiannya Sunarto, menyambut baik kedatangan dari Aliansi Mahasiswa Ponorogo dan pada prinsipnya sepakat dengan tuntutan yang disampaikan para mahasiswa.

"Kami sebagai pimpinan DPRD, yang bisa kita lakukan ditingkat daerah yakni ketersediaan bahan pangan pokok, nanti akan kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait terutama satgas pangan karena di Ponorogo ini telah terbentuk satgas pangan yang salah satu anggotanya adalah Polri. Terutama disini Polres Ponorogo, yang akan menindak tegas pemain-pemain (mafia:red) yang menyengsarakan masyarakat". jelas Sunarto, Ketua DPRD Ponorogo.

Dalam hal ini beberapa tuntutan mahasiswa yakni:

1. Menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax yang menyengsarakan rakyat.

2. Menuntut kesanggupan pemerintah dalam penyediaan stock Bahan Bakar Minyak

(BBM) Pertalite.

3. Mendesak dan menuntut kesanggupan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

4. Mendesak DPR dan Pemerintah untuk mengesahkan RUU Tindak Pindak Kekerasan Seksual (TPKS).

5. Tolak pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2021.

6. Usus tuntas dan adili mafia minyak goreng.

7. Mendukung penuh pelestarian budaya Reog Ponorogo dan meminta konsistensi pemerintah dalam mengawal pengajuan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO. (Sw/Ny)