Pemkab Ponorogo Raih Predikat Terbaik Penegakan Hukum BKC di Eks-Karesidenan Madiun
 |
| Sinergisitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Ponorogo dalam Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)” yang digelar di Surabaya, Sabtu (15/11/2025) |
Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dalam menekan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal kembali membuahkan hasil. Daerah ini dinobatkan sebagai yang terbaik di wilayah eks-Karesidenan Madiun dalam hal penegakan hukum terkait BKC.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam forum “Sinergisitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Ponorogo dalam Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)” yang digelar di Surabaya, Sabtu (15/11/2025). Pelaksana tugas (Plt) Bupati Ponorogo, Lisdyarita, yang hadir pada agenda itu menegaskan bahwa razia dan penindakan terhadap BKC ilegal selalu diimbangi dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.
“Pengakuan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperbaiki pengelolaan DBHCHT di Ponorogo,” ujar Lisdyarita.
Bunda Lis –sapaan akrabnya– menambahkan bahwa Pemkab Ponorogo konsisten melakukan langkah pencegahan sekaligus optimalisasi pemanfaatan dana hasil cukai. Ia menyebut, koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terus diperkuat agar program berbasis DBHCHT semakin tepat sasaran.
Sebelumnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun (KPPBC TMP C Madiun) memberikan nilai hampir sempurna atas kinerja Pemkab Ponorogo dalam bidang penegakan hukum BKC. Penilaian tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan sosialiasi, serta operasi pemberantasan BKC ilegal. Dengan capaian itu, Ponorogo tercatat sebagai daerah dengan performa terbaik dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah Madiun.
Dalam forum sinergitas di Surabaya tersebut, Lisdyarita turut didampingi Kasatpol PP Ponorogo Eko Edi Suprapto; Kepala Dinas Kesehatan Dyah Ayu Pusputaningarti; Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ringga Dwi Heri Irawan; Direktur RSUD Bantarangin Enggar Triadji Sambodo; serta Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo.(Sw/Ny/Adv)
