Sarasehan Abpednas Ponorogo Tekankan Peran BPD untuk Penguatan KDMP di Desa
 |
| sarasehan dengan fokus penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung Kelembagaan Desa Menuju Profesional (KDMP), Selasa (20/1/2026). |
PONOROGO – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Ponorogo menggelar sarasehan dengan fokus penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung Kelembagaan Desa Menuju Profesional (KDMP), Selasa (20/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ponorogo.
Sarasehan dihadiri jajaran pimpinan DPRD Ponorogo, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita, perwakilan camat se-Kabupaten Ponorogo, perwakilan kepala desa, serta pengurus dan anggota BPD dari berbagai desa.
Ketua Abpednas Ponorogo dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam membangun tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan profesional melalui konsep KDMP.
“BPD harus aktif mengawal perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa agar benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, menegaskan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola desa yang kuat dan berdaya saing.
“BPD bukan sekadar pelengkap struktur desa, tetapi pilar demokrasi desa. Dalam konteks KDMP, BPD harus mampu menjalankan fungsi legislasi desa, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat secara profesional,” kata Lisdyarita.
Ia menambahkan, keberhasilan KDMP sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi dan kerja sama antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD.
“Kalau BPD aktif, kritis, tapi tetap solutif, maka desa akan lebih cepat maju. Saya minta BPD tidak hanya mengawasi, tapi juga memberi masukan yang konstruktif untuk pembangunan desa,” tegasnya.
Menurut Lisdyarita, peran BPD juga penting dalam memastikan penggunaan anggaran desa tepat sasaran dan sesuai regulasi.
“Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga. BPD harus berani mengingatkan jika ada penyimpangan, tapi juga mendukung penuh program desa yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo menyambut baik kegiatan sarasehan ini dan berharap hasil diskusi dapat menjadi rekomendasi nyata untuk memperkuat peran BPD di desa.
Melalui sarasehan ini, Abpednas Ponorogo berharap terbangun komitmen bersama antara BPD, pemerintah desa, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan desa yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan melalui penguatan KDMP.(Sw/Ny)
