Ketua DPRD Peringatkan! ASN dan Anggota Jangan Sampai Jadi Calo PPPK
 |
| Sunarto, S.Pd. ketua DPRD Ponorogo memberikan warning pada anggota dan ASN yang bermain dalam percaloan PPPK |
Ajang Seleksi PPPK 2022 diduga dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Seperti terjadi di Kabupaten Ponorogo. Sejumlah pegawai dan guru honorer dikabarkan tertipu janji manis oknum calo yang mengaku bisa membantu meloloskan seleksi PPPK.
Warning keras dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Sunarto, S.Pd. Rabu (3/8/2022). Pihaknya mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap praktik percaloan. Utamanya dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran (TA) 2022.
Menurut Ketua DPRD, ada beberapa pegawai dan guru honorer yang sudah menyerahkan sejumlah uang kepada calo. Dan hebatnya lagi, nominalnya tidak sedikit, berkisar antara Rp 40 juta hingga Rp 60 juta
Pihaknya mengakui mendapatkan laporan dari korban, yang sudah lulus PPPK dan belum, nah yang belum itulah yang menjadikan suatu masalah besar. “Saya mendapatkan laporan ada calo. Di antaranya sudah membayar sebagai syarat diterimanya sebagai PPPK. Yang ke sini tadi ada yang lolos PG (passing grade), ada juga yang belum. Untuk yang lolos PG sudah otomatis diterima tahun ini,” ujar Sunarto.
Ia pun menghimbau agar tidak terbujuk rayu oleh makelar atau calo yang mengatasnamakan lembaga apapun yang menjanjikan bisa meloloskan proses seleksi PPPK dengan meminta besaran uang.
Apalagi bila yang ditahan adalah dokumen penting. “Saya imbau jangan menyerahkan apapun. Termasuk dokumen penting kepada oknum yang bisa membantu proses pengangkatan PPPK,” himbaunya.
Disampaikan kembali oleh Sunarto bahwa untuk peserta yang lolos pada seleksi memenuhi ambang batas nilai atau passing grade tapi tidak mendapatkan formasi tahun lalu yakni sejumlah 341 orang. Mereka secara langsung bisa diterima pada tahun ini tanpa melalui tes, dan tanpa harus membayar.
Politikus asal partai Nasdem ini berharap para pegawai dan guru honorer yang belum diangkat menjadi PPPK tetap pada jalurnya mengikuti prosedur resmi. Ia juga memperingatkan kepada para anggota DPRD Ponorogo dan ASN di Pemkab Ponorogo agar tidak bermain api pada seleksi tersebut.
Ia mengeluarkan warning agar menjadi perhatian dan tidak ada yang terlibat percaloan. “Anggota maupun ASN jangan main-main, ketahuan akan kami tindak tegas,” Tegasnya.
Disisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono saat dikonfirmasi terkait hal tersebut berkata bahwa pihaknya masih akan melakukan kroscek di lapangan terlebih dahulu. Ia mengakui bahwa baru mendapat laporan dari Ketua DPRD Ponorogo.
Langkah tersebut dinilai menjadi antisipasi penting agar pemkab Ponorogo tidak kebobolan dalam masalah ini. “Masih kami dalami dulu benar atau tidaknya informasi tersebut,” tutupnya. (Sw/Ny)
