Sampaikan ke Eksekutif, DPRD Ponorogo Minta Maksimalkan Serapan Anggaran Hingga PAD

rapat Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi di DPRD dipimpin ketua DPRD Ponorogo, Senin, (31/10/22)

Banyak temui ganjalan dan saran, Rencana-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2023 yang diajukan Pemkab Ponorogo, masih terus dimatangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Pemandangan ini terlihat saat DPRD Ponorogo menggelar rapat Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi di DPRD, melalui pimpinan rapat kepada eksekutif yang dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Ponorogo Lisdyarita, Senin (31/10/2022). 

Dianggap kurang konsisten dan bisa menjadi sebab pembengkakan silpa di 2021 dan 2022, DPRD Ponorogo mendesak agar Pemkab Ponorogo lebih konsisten dalam menyerap anggaran yang ada. 

" Umumnya fraksi kami mendesak Eksekutif untuk konsisten dalam menyerap anggaran, yang sudah disetujui bersama. Hal ini agar Silpa ditahun 2021 tidak terulang, terlebih tahun ini penyerapan anggaran juga belum maksimal. DPRD juga tidak pernah menghambat soal regulasi, ketika sudah disetujui, tinggal Pemkab yang mengeksekusi," ujar Ketua DPRD Ponorogo Sunarto. 

Tak hanya, eksistensi serapan anggaran. Sunarto menambahkan, kalangan legislatif juga mendesak Pemkab untuk mulai menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengingat ditahun depan Dana Alokasi Umum (DAU) akan berkurang Rp 350 miliar, akibat dialihkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) oleh pemerintah pusat. 

Pernah dibahas sebelumnya melalui penyampaian nota keuangannya terhadap R-APBD 2023 Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, menyampaikan R-APBD 2023 terproyeksi sebesar Rp 2,3 triliun. Namun dengan pos PAD terproyeksi Rp 310 miliar, dan pendapatan transfer Rp 2,2 triliun. Sementara pendapatan lain-lain daerah yang sah adalah sejumlah 3 milyar rupiah.(Sw/Ny)