Bukan Sekadar Dropping Tangki, DPRD Dorong Pembangunan Sumur Dalam di Wilayah Kekeringan
PONOROGO – Penanganan kekurangan air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo perlu diarahkan pada solusi jangka panjang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo didorong tidak hanya mengandalkan pengiriman bantuan air bersih setiap kali musim kemarau tiba, tetapi juga mulai membangun sistem penyediaan air yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul munculnya laporan sedikitnya 10 desa di Ponorogo yang mulai terdampak kekeringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan lebih serius, terutama dari sisi pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung.
Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan mengenai kondisi warga di beberapa desa yang mulai kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
"Kami menerima laporan ada beberapa desa di Ponorogo yang saat ini mengalami kekeringan cukup parah," kata Dwi Agus Prayitno, Kamis (29/10/2026).
Politisi yang akrab disapa Kang Wie tersebut menjelaskan, dampak kemarau mulai dirasakan dengan menurunnya ketersediaan air dari berbagai sumber yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat. Sejumlah sumur milik warga, baik sumur konvensional maupun sumur bor, mulai kehilangan debit air. Bahkan, sumber air dari aliran sungai yang berasal dari kawasan pegunungan juga mengalami penyusutan.
Menurutnya, situasi tersebut membuat masyarakat semakin sulit memperoleh air karena sumber-sumber yang sebelumnya dapat dimanfaatkan kini tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan.
"Air sudah tidak bisa disedot dari bawah, kemudian aliran sungai dari pegunungan juga tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan," jelasnya.
DPRD Siapkan Koordinasi Program Infrastruktur Air Bersih
Menghadapi kondisi tersebut, DPRD Ponorogo mendorong adanya kebijakan penanganan yang berjalan melalui dua jalur sekaligus. Pemenuhan kebutuhan air secara cepat melalui dropping atau distribusi air bersih harus tetap dilakukan selama masyarakat masih mengalami kesulitan. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi pembangunan fasilitas penyediaan air yang dapat digunakan dalam jangka panjang.
Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana mengoordinasikan persoalan tersebut dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Salah satu alternatif yang akan dibahas adalah pemberian bantuan sarana pengeboran dan peralatan sumur dalam atau deep well bagi wilayah yang membutuhkan.
"Kami ingin penanganan ini tidak hanya bersifat sementara. Untuk jangka panjang, tentunya kami bahas bersama pemerintah daerah dalam bentuk bantuan peralatan sumur bagi masyarakat terdampak," ungkapnya.
Kang Wie juga mengingatkan bahwa setiap wilayah memiliki kondisi geografis dan karakteristik tanah yang berbeda. Karena itu, pembangunan sarana air bersih tidak bisa dilakukan dengan menggunakan pola penanganan yang sama untuk seluruh desa.
Kajian teknis dan koordinasi dengan instansi terkait dinilai penting agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta potensi sumber air di masing-masing wilayah.
"Koordinasi dengan instansi terkait sangat krusial. Karakteristik wilayah yang mengalami kekeringan di Ponorogo itu berbeda antara desa satu dengan desa lainnya, sehingga solusinya pun harus tepat sasaran," pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, DPRD berharap Pemkab Ponorogo mulai menyiapkan strategi penanganan kekeringan yang lebih terencana. Dengan demikian, masyarakat tidak harus terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau, sementara ketersediaan air bersih dapat terjamin secara lebih berkelanjutan.(Sw/Ny/Adv)
